MOROWALI UTARA- Kepala Puskesmas Baturube Yenar Pesik. S. ST, M. KM tidak menjawab konfirmasi yang dilakukan media ini via sambungan telpon, Via pesan Whatsapp dan via pesan sms. Sejumlah media tengah menyoroti rumah pribadi yang sedang di rehab oleh Kepala Puskesmas ini, yang sesungguhnya adalah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Uewaju dan merupakan asset daerah untuk kepentingan publik.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Morowali Utara (Morut) Armansyah Abd. Patah, S.Sos, M.Si, adalah mantan Camat Bungku Utara yang dilantik Januari 2015 dan menjabat sampai dengan Januari 2017 (2 Tahun). Armansyah adalah camat yang mengetahui persis kronologis Poskesdes Uewaju yang kini di jadikan rumah pribadi oleh Yenar Pesik.
“Jadi begini Saya jelaskan… Pada saat Saya camat, itukan tanahnya mantan sekdes pak Masat. Waktu itu pak Masat minta ganti rugi kalau tidak salah 500 ribu saja pada saat itu ke kades. Tapi Karna hubungannya kades saat itu dengan mantan sekdes tidak bagus, kades tidak mau selesaikan. Jadi datanglah Yenar Kapus sekarang ini. Jadi Saya sampaikan kebetulan dia yang tinggal disitu (Poskesdes Uewaju), jadi Saya sampaikan talangi saja dulu. Uang 500 ribu kan tidak ada artinya kalau mau ba sewa rumah kan. Jadi Saya kasih dia. Tapi tidak ada bicara, bagaimana mau dibenarkan kalau namanya rumah Dinas asset walaupun tidak tercatat namanya kan rumah Dinas. Karna itu pemilik tanah dia kasih Karna untuk masyarakat, untuk kepentingan umum kan. Dan sudah dia tinggal… Salah sekali itu pak Yenar,, baru dia bangun,, tidak bisa,, sampai dimana pun tidak bisa dia miliki itu barang. Saya menjabat camat Bungku Utara Januari 2015 sampai dengan Januari 2017. Tepat 2 tahun,” ujar Armansyah (24/8)
Selain terkait dengan penguasaan asset daerah. Yenar Pesik menjadi sorotan ketika melakukan pemotongan honor lembur pegawai, untuk keperluan pembelian 15 buah AC di Puskesmas Baturube.
Ramainya sorotan media terkait persoalan di Puskesmas Baturube, tidak membuat komisi III DPRD Morowali Utara bergeming dan menyoroti persoalan ini. Ketua Komisi III DPRD Morut Ikhtiarsyah, yang berusaha dihubungi media via sambungan telpon belum berhasil tersambung. Sampai berita ini tayang, kami mencoba mengkonfirmasi sejumlah anggota DPRD Morut.**
