MORUT- Kegiatan peningkatan kapasitas yang menjadi program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Morowali Utara (Morut), melalui Bimtek para kepala desa se-Morut, menjadwalkan keberangkatan gelombang ketiga. Atau gelombang terakhir yaitu kades di Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato yang berjumlah 37 kepala desa. Bimtek dan pelesiran ke Singapura ini jadi sorotan.
Sebelumnya selama 2 gelombang, dengan total kurang lebih 85 kades sudah selesai ikuti Bimtek di Batam. Bila berdasarkan jumlah desa, ada sekitar 122 kades yang ikut. Dana Desa di Morut totalnya habis 1 Milyar lebih untuk kegiatan tersebut.
Hal yang menarik dalam Bimtek yang menjadi sorotan ini. Panitia kegiatan dalam hal ini Dinas PMD dinilai tidak transparan Menggunakan Dana Desa, dan setiap desa di minta menyediakan dana sekitar 10 juta, oleh panitia dari Dinas PMD Morut.
Sumber media ini menjelaskan, bahwa tidak ada anggaran untuk Bimtek ini. Dinas PMD Morut diduga manfaatkan cela dalam APBDES.
“Kalau bimtek jadwal ke Batam memang tdak tertulis secara datail di APBDES. Cuma klo Rugulasi pengunaan Anggaran Dana Desa atau ADD. ,diberi ruang kepala Desa boleh melaksanakan perjalanan dinas maksimal satu kali keluar daerah,”ujar salah satu kades.
Alokasi anggaran Perjalanan dinas kades ke luar daerah ini, diduga dimanfaatkan oleh panitia kegiatan, untuk membiayai Bimtek di Batam. Sayangnya, instruksi dari Dinas PMD Morut ini tidak melalui surat.
“Hanya disampaikan siapkan anggaran kisaran 10 juta…6.350.000 tiket Palu Jakarta Batam PP,” Tulis sumber kami
Sebelumnya, saat media ini konfirmasi kepada Kepala Dinas PMD Morut, jelang keberangkatan gelombang kedua. PMD lakukan konsultasi dengan BPKP, namun hasilnya tidak pernah disampaikan secara terbuka.
“Rencana kec. Petasia barat, Mori Utara dan Mori atas, setelah konsultasi dg BPKP,” tulis Kadis PMD Morut Drs. Andi Parenrengi (30 maret 2023)
Bimtek di Batam juga dihadiri beberapa Camat, unsur pemerintah daerah, dan Bupati Morut sendiri terlihat hadir dalam kegiatan tersebut. Tidak adanya publikasi penggunaan anggaran dana desa oleh media, membuat publik bisa berkesimpulan ada apa dengan kegiatan ini.
Inspektorat bahkan penegak hukum dari kejaksaan diharapkan bisa memeriksa panitia kegiatan Bimtek di Batam.
