MORUT- Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah salah satu andalan dalam visi misi pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara (Morut).
Pemda Morut mengalokasikan anggaran 300 juta per desa setiap tahunnya atau sebesar 37,5 miliar per tahun. Termasuk tahun anggaran 2023.
Hingga memasuki triwulan 3, belum ada realisasi dana BKK di Morowali Utara. Berbagai tahapan harus dilakukan, sehingga terkesan program ini rumit.
Bukan hanya keterlambatan pada realisasi dana BKK, APBD Morut tahun 2023 baru terserap 32,29 % berdasarkan hasil rapim tepra.
Kepala Dinas Keuangan Morut Masjudin Sudin, SE, M.Si yang dikonfirmasi media ini menggambarkan realisasi Keuangan.
“kalo.penyerapan apbd, kalo bisa nti konfirmasi ke bagian pembangunan, krn mereka yg merangkum, semua realisasi anggaran, keuangan bisa mengetahuai secara pasti realisasi anggaran ,secara menyeluruh,kalo sdh penutupan buku tgl 31 desember, utk BKK tahun anggaran 2023 ini, belum ada realisasi, krn tehnisx ada pada dinas PMD, keuangan proses pencairan kalo ada rekomendasi dari dinas PMD,” ujarnya (23/9)
Kadis PMD Morut Andi Parenrengi yang dikonfirmasi media ini menjelaskan soal tahapan yang harus dilakukan.
“Selamat sore, dilakukan pelatihan kelompok dulu baru disalurkan ke kelompok sesuaii hasil perbahan perbub,” tulis Kadis PMD
Menurutnya realisasi penyaluran dana BKK akan mulai terlaksana awal triwulan 4.
“Insyaaallah di awal,” tulis Kadis PMD
Beberapa kepala desa coba kami konfirmasi melalui pesan whatsapp. Dengan pertanyaan yang sama terkait kendala pencairan dana BKK tahun 2023. Kepala Desa Tiwaa, Peleru, Mondowe, Malino merespek pertanyaan media. Sementara kepala desa Lembontonara, Ululaa, hanya membaca pesan Redaksi. Enggan membuka informasi ini ke publik.
“Mat sore..klo kendala sy blum dpt karna untuk saat ini dlm proses pengajuan ..dan sosialisasi persiapan bagi kelompok BKK yg mendapatkan alokasi,”tulis Kades Tiwaa
“Selamat malam pak. Kami belum cek dananya apa sudah masuk atau belum dan rencana hari senin baru mau turun ke kabupaten,” tulis Kades Peleru
“Masih tunggu penetapan SK kelompok yang kluar,” tulis Kades Mondowe
“Ohh iya..sudah di masukan proposalx kurang menunggu Vervikasi saja,”tulis Kades Malino
Belajar dari tahun sebelumnya ada berbagai respon yang muncul terkait dana BKK tersebut.
Di desa Lembontonara sempat terjadi kisruh dan protes oleh UMKM terhadap pemerintah desa. Sementara di desa Onepute bahkan ada dana untuk kelompok yang dibentuk hanya dibagikan dalam bentuk uang tunai ke anggota. (Foto: Delis-Djira/MCDD)
