MOROWALI UTARA- Pemerintah desa (Pemdes) Tontowea hari menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada 81 Kepala Keluarga (KK) untuk tahap dua bulan April, Mei, dan Juni sebesar Rp.900.000/KK yang telah didata.
Pembagian BLT-DD tahap 2 ini dilaksanakan di Kantor desa Tontowea Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara, Jumat 10 Juni 2022.
Dalam sambutannya Kepala Desa Tontowea menyampaikan harapannya agar BLT ini dapat bermanfaat,
“Pada hari ini kami menyalurkan BLT-DD untuk kedua kalinya atau tahap kedua, semoga bantuan ini bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat yang menerima BLT DD yang sudah terverifikasi oleh masing masing Kepala Dusun,” ujar kades Salmon Toganti
Saat pembagian BLT, Kades Tontowea ini menyampaikan undangan langsung kepada masyarakat untuk dapat menghadiri Tabliq akbar (pengajian) dalam rangkaian HUT Bumi Kencana yang jatuh tiap tahunnya yaitu, setiap tanggal 24 April, dimana acara sakralnya sudah dilaksanakan pada tanggal tersebut.
Salah satu warga yang biasa di sapa Pakde Man, warga Eks Trans penerima BLT DD saat dimintai tanggapannya oleh awak media ini mengatakan, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah.
“Iya mas,kami sangat bersyukur mendapat bantuan dari pemerintah ini (BLT-DD) sehingga sangat membantu meringankan beban dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-harinya, dan juga bisa digunakan untuk penambahan modal usaha. Terima kasih kepada Pemerintah yang telah membantu kami”, kata Pakde Man
“Harapan kami kepada pemerintah dalam hal ini, kepada para pemangku kebijakan untuk bisa lebih ditingkatkan dalam membantu nasib kami.
Sementara Jasman Pombalawo yang mewakili Camat Petasia Barat dalam sambutannya mengatakan, penyaluran BLT DD tahap kedua ini bisa terlaksana melalui Pemdes khususnya desa Tontowea pada hari ini.
“Semoga bantuan ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya dan pergunakan seperlunya,” ucap Jasman
Ia juga menambahkan bahwa BLT DD ini diberikan utuh tanpa ada potongan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat. Namun, bila nanti program semacam ini oleh pemerintah tidak disalurkan lagi masyarakat harus legowo atau menerima apa yang diputuskan oleh Pemerintah.**(Chip)
