Morowali Utara — Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Buol disebut masuk dalam daftar kota terjorok di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Hal itu diungkap oleh anggota DPRD Morowali Utara dari Partai Gerindra, Arman Purnama Marunduh, dalam kegiatan Ngopi Bersama AMPUH yang digelar di Kedai Kopi Tehehe, Jalan Gunung Radio, Kolonodale, Rabu (8/10/2025).
“Besar kemungkinan kita akan diumumkan sebagai kota terjorok. Karena itu program dari kementerian, pasti akan diumumkan, dan posisi kita sama dengan Buol,” ujar Arman dalam video rekaman kegiatan yang beredar.
Diskusi bertajuk “Problematika Penanganan Sampah di Kabupaten Morowali Utara” itu menjadi ruang refleksi dan kritik atas kondisi pengelolaan sampah yang dinilai masih jauh dari harapan. Kegiatan rutin yang digagas oleh AMPUH (Arman Purnama Marunduh) ini menghadirkan berbagai pihak, mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Morut Ir. Syarifuddin, ST, MT, unsur aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, kepala desa, hingga perwakilan komunitas dan warga.
Dalam kesempatan tersebut, Kadis Lingkungan Hidup Morowali Utara, Ir. Syarifuddin, mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah perbaikan, baik melalui sosialisasi di sekolah-sekolah, pelibatan perusahaan, hingga penerapan kebijakan pengurangan plastik di lingkup perkantoran. Namun, implementasinya di lapangan masih belum berjalan optimal.
“Penggunaan wadah plastik di perkantoran, itu sudah ada edarannya pak Bupati tanda tangan. Artinya dalam setiap kegiatan rapat-rapat tidak menggunakan wadah plastik atau botol sudah disiapkan gelas, tapi pada kenyataannya implementasinya juga tidak dilaksanakan,“ujar Syarifuddin.
Arman menegaskan bahwa permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan persoalan kolektif yang memerlukan kesadaran dan aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat.
“Pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersinergi. Kalau kita tidak berubah sekarang, kondisi ini akan semakin parah,” tegasnya.
Melalui forum Ngopi Bersama AMPUH edisi Oktober ini, Arman berharap muncul langkah-langkah kolaboratif yang lebih konkret. “Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan niat baik bersama. Ini bukan soal citra daerah semata, tapi tentang masa depan lingkungan kita,” ujarnya.
Kegiatan diskusi bulanan ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan kritik dan solusi terhadap isu-isu strategis daerah, khususnya persoalan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Morowali Utara Masuk Daftar Kota Terjorok 2025
Morowali Utara — Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Buol disebut masuk dalam daftar kota terjorok di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Hal itu diungkap oleh anggota DPRD Morowali Utara dari Partai Gerindra, Arman Purnama Marunduh, dalam kegiatan Ngopi Bersama AMPUH yang digelar di Kedai Kopi Tehehe, Jalan Gunung Radio, Kolonodale, Rabu (8/10/2025).
“Besar kemungkinan kita akan diumumkan sebagai kota terjorok. Karena itu program dari kementerian, pasti akan diumumkan, dan posisi kita sama dengan Buol,” ujar Arman dalam video rekaman kegiatan yang beredar.
Diskusi bertajuk “Problematika Penanganan Sampah di Kabupaten Morowali Utara” itu menjadi ruang refleksi dan kritik atas kondisi pengelolaan sampah yang dinilai masih jauh dari harapan. Kegiatan rutin yang digagas oleh AMPUH (Arman Purnama Marunduh) ini menghadirkan berbagai pihak, mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Morut Ir. Syarifuddin, ST, MT, unsur aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, kepala desa, hingga perwakilan komunitas dan warga.
Dalam kesempatan tersebut, Kadis Lingkungan Hidup Morowali Utara, Ir. Syarifuddin, mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah perbaikan, baik melalui sosialisasi di sekolah-sekolah, pelibatan perusahaan, hingga penerapan kebijakan pengurangan plastik di lingkup perkantoran. Namun, implementasinya di lapangan masih belum berjalan optimal.
“Penggunaan wadah plastik di perkantoran, itu sudah ada edarannya pak Bupati tanda tangan. Artinya dalam setiap kegiatan rapat-rapat tidak menggunakan wadah plastik atau botol sudah disiapkan gelas, tapi pada kenyataannya implementasinya juga tidak dilaksanakan,“ujar Syarifuddin.
Arman menegaskan bahwa permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan persoalan kolektif yang memerlukan kesadaran dan aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat.
“Pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersinergi. Kalau kita tidak berubah sekarang, kondisi ini akan semakin parah,” tegasnya.
Melalui forum Ngopi Bersama AMPUH edisi Oktober ini, Arman berharap muncul langkah-langkah kolaboratif yang lebih konkret. “Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan niat baik bersama. Ini bukan soal citra daerah semata, tapi tentang masa depan lingkungan kita,” ujarnya.
Kegiatan diskusi bulanan ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan kritik dan solusi terhadap isu-isu strategis daerah, khususnya persoalan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
